evil-world.com – PT Timah Minta Dukungan DPR Sikat Tambang Ilegal jadi permohonan mendesak PT Timah Tbk ke Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 14 Mei 2025, minta regulasi tegas atasi tambang ilegal di IUP yang marak pasca kasus korupsi Harvey Moeis. Direktur Utama Restu Widiyantoro akui sulit tertibkan, produksi terancam, minta dukungan BUMN dan aparat. Artikel ini ulas kronologi, data, tuntutan, respons DPR, berdasarkan Antara, CNBC Indonesia, dan X (11 November 2025, 09:00 WIB).

RDP Komisi VI DPR 14 Mei 2025

Pertama-tama, PT Timah RDP Komisi VI DPR 14 Mei 2025, Restu Widiyantoro blak-blakan sulit tertibkan ilegal. Selain itu, pasca kasus korupsi, operasional terganggu. Dengan demikian, minta dukungan regulasi.

Data Tambang Ilegal Marak

Selanjutnya, April 2025: 175 kasus darat Bangka, 890 laut Bangka, 110 darat Belitung. Selain itu, ponton ilegal bertambah. Untuk itu, produksi turun, kerugian negara triliunan data.

Tuntutan Regulasi 4 Kebijakan

Lebih lanjut, 1. Kewenangan BUMN aparat tindak ilegal. 2. Kumpulkan hasil tambang ilegal ke PT Timah. 3. Legalitas kompensasi adil penambang rakyat. 4. Perubahan 4 regulasi. Dengan demikian, PT Timah Minta Dukungan DPR Sikat Tambang Ilegal tuntut.

Respons DPR: Dukungan Penuh

Kemudian, Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid: DPR dukung politik. Selain itu, Satgas Nanggala TNI bantu. Untuk itu, hilirisasi timah prioritas.

Dampak Kasus Harvey Moeis

Terakhir, kasus korupsi Harvey Moeis tewaskan pengawasan. Selain itu, ilegal kuasai IUP. Untuk itu, #SelamatkanTimah viral X.

Kesimpulan

PT Timah Minta Dukungan DPR Sikat Tambang Ilegal regulasi tegas. Oleh karena itu, sinergi BUMN DPR. Dengan demikian, lindungi IUP. Pantau!